Studi Banding sekaligus Audiensi Tentang Teknis Pelaksanaan Mediasi dan Pendampingan Hukum
(Kamis, 18 Juli 2024), Sekitar pukul 13.00 wita, Pengadilan Agama Pelaihari menyambut kedatangan Perwakilan dari Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kedatangan kali ini tidak hanya sebagai kunjungan biasa, tetapi sebagai bagian dari studi banding yang mengupas teknis pelaksanaan mediasi dan pendampingan hukum.
Kegiatan dimulai dengan dengan sambutan hangat dari Wakil Ketua PA Pelaihari, Bapak Achmad Sya’rani, S.H.I. yang dengan ramah memperkenalkan hakim dan pimpinan Pengadila Agama Pelaihari. Ketua tim, Bapak Ibnu Triwijaya, kemudian juga memberikan sambutan sekaligus perkenalan dengan anggota tim, sekaligus dengan semangat menyampaikan visi dan misi dari kunjungan ini.
Fokus utama pertemuan adalah audiensi mendalam tentang teknis pelaksanaan mediasi dan pendampingan hukum di pengadilan. Para hadirin dengan seksama mendengarkan penjelasan dari para ahli di bidangnya, yang menyoroti pentingnya mediasi sebagai alat untuk penyelesaian sengketa secara damai dan efisien. Selain itu juga dilakukan bimbingan melalui proses pendampingan hukum yang diterapkan di PA Pelaihari, yang memberikan panduan dan dukungan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam proses hukum. Serta pelaksanaan mediasi sesuai SOP.
Setelah sesi audiensi, acara dilanjutkan dengan room tour yang mengesankan. Para tamu diajak untuk mengunjungi ruangan-ruangan penting di pengadilan ini, termasuk fasilitas modern dan inovasi terbaru yang telah diterapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kunjungan ini, para tamu dapat melihat secara langsung bagaimana pengadilan mengintegrasikan teknologi dan layanan yang ramah pengguna untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan.
Kunjungan ini tidak hanya sebagai pertukaran informasi, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun jaringan dan kolaborasi antara institusi hukum. Harapannya, hasil dari kunjungan ini dapat menjadi inspirasi bagi instansi lainnya dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia.