Pengumuman
- PERBAIKAN PERTEK PENSIUN | (19/03)
- Pelaksanaan Monev Melalui Aplikasi Access CCTV Online (ACO) selama Ramadhan 1445 H | (15/03)
- KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN CUTI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA, NOMOR : 212/SEK/SK.KP5.3/II.2024 | (08/03)
- Pengumuman Hasil Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Tahun 2024 | (07/03)
- Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan IV Tahun 2023 | (14/02)
- PENGUMUMAN TENTANG SK PENETAPAN SATUAN KERJA DAN PESERTA MAGANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN CALON HAKIM TERPADU | (25/01)
AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
NO |
INDIKATOR |
LANGKAH AKSI |
BUKTI FISIK |
1 |
Keterlibatan pimpinan |
Menyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan dokumen perencanaan strategis satuan kerja dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian serta ukuran keberhasilan harus melibatkan pimpinan satker |
a. Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat. b. Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran : 2017, 2018, 2019, 2020 c. Dokumen Perjanjian Kinerja : 2017, 2018, 2019
|
2 |
Pengelolaan akuntabilitas kinerja |
a. Membuat dokumen perencanaan.yang beroriantasi hasil. b. Membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja dengan kriteria spesifik. c. Menyusun laporan tentang kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja. d. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. e. Membuat dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana kerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja). f. Membuat turunan PK yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat). g. Membuat turunan PK yang mendukung kegiatan anti korupsi (SK pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan penanganan pengaduan masyarakat) |
a. Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat, Dokumen perencanaan b. Dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dipimpin oleh kepala satuan kerja. c. Dokumen Renstra, PKT, RKT, PKT, LKJIP, serta PK : 2017, 2018 d. Dokumen turunan PK yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, dan penanganan pengaduan masyarakat). e. Dokumen IKU dan Review IKU yang mendukung peningkatan pelayanan publik : IKU 2015, Reviu IKU 2016, Reviu IKU 2017, IKU Tambahan 2018 |