Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin - Kalimantan Selatan | Media Informasi & Transpransi Peradilan Agama Kalimantan Selatan

Statistik

Jumlah Pengunjung :
665372
Pengunjung Hari Ini :
134
User Online :
4
Terakhir Update :
21-10-2014

Pendapat Anda

Sindikasi Berita
badilag.net BANJARMASINPOST.co.id
Administrator Web
Pencarian


  • Web
  • PTA Banjarmasin
  • Pilih Bahasa

    Kalender Hijriah

    Kamis
    28
    Zulhijjah
    1435 H
    Situs Pilihan

    Aplikasi Online

    hitung waris online

    legislasi.gif

    legislasi.gif

    rkakl-online.png

    rkakl-online.png

    sai-online.png

    sikep.png

    portal perkara

    Interaktif PTA

    ptwp link_mari.gif

    Aplikasi Perpustakaan online

    Sosial Network

     

    Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Pengadilan Agama Pelaihari oleh KPA Pelaihari

    PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

    DI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

    0leh Drs.H.Tarsi, SH, M.HI

    (KPA PELAIHARI)

     

                Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah “Upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek”. Mahkamah Agung sejak Program Reformasi Birokrasi dicanangkan, dan saat itu menjelang penyatuan satu atap 4 lingkungan peradilan di Indonesia,  telah menyusun Cetak Biru Badan Peradilan yang menjadi acuan perubahan  dan pembaruan  tahun 2004 – 2007 dengan 6 area.

    1.      Manajemen perkara.

    2.      Teknologi Informasi.

    3.      Pendidikan dan Pelatihan.

    4.      SDM.

    5.      Manajemen Keuangan.

    6.      Pengawasan.

     

    Setelah tersusunnya Cetak Biru tersebut di atas, kemudian tahun 2007 MA ditetapkan sebagai Pilot Proyek Reformasi Birokrasi,  saat itu pula MA  langsung menetapkan program Quick Wins/ akselerasi perubahan yang meliputi ; Transparasi peradilan, Pengembangan teknologi Informasi, Internalisasi PPH, Manajemen SDM dan Pengelolaan PNBP.

     

    Perjuangan reformasi birokrasi yang dilaksanakan MA ini, bukan tanpa hasil bahkan mendapat penghargaan dimana tahun 2008 , MA menerima tunjangan kinerja (remunerasi) sebesar 70 persen. (PERPRES No.19 tahun 2008).

     

    Setelah menerima tunjangan  kinerja (remunerasi), Mahkamah Agung  melakukan langkah-langkah  dan jurus untuk melakukan reformasi  birokrasi disegala bidang . Salah satunya dengan  mengeluarkan  SK.KMA.No.071/KMA/SK/V/2008, tentang penegakan  disiplin kerja dan tahun 2010 mengeluarkan kembali  cetak biru 2010 – 2035.

     

    Pengadilan Agama Pelaihari menyikapi program Reformasi  Birokrasi MA tersebut diatas,  tahun 2008 telah berupaya memberbaiki manajemen perkara, dengan  menggunakan aplikasi  SIADPA,  dan secara bertahap melengkapi perangkat komputer serta merekrut pegawai honorer Sarjana Komputer. Dan Alhamdulillah setahun kemudian SIADPA/ SIADPA PLUS dan IT/ website PA. Pelaihari sudah diperhitungkan secara nasional, karena untuk PA-PA Kalimantan Selatan Aplikasi SIADPA  PA. Pelaihari paling terdepan untuk saat ini.

     

    Pada tahun 2010 Pemerintah kembali mengeluarkan pedoman RB yang baru dengan PERPRES No.81 tahun 2010 yang disebut sebagai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dan  Peraturan Menpan No.20 tahun  2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang lebih bersifat living document.   0leh Mahkamah Agung  kemudian mengeluarkan SK.KMA No.71/2011 tentang Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung.

     

    Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI dibawah kepemimpinan Drs.H.Wahyu Widiana MA telah memiliki komitmen kuat mengimplementasikan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, dan   Gran Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 serta Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Wujud komitmen Dirjen Badilag ini dengan membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaharuan dilingkungan Peradilan Agama  dengan SK.Dirjen No.0014/DJA/SK/KU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang meliputi ;

    1.      Penyelesaian Perkara.                        

    2.      Manajemen SDM.

    3.      Pengawasan/Pengaduan.

    4.      Pengelolaan Website

    5.      Pelayanan Meja Informasi.

    6.      Pelayanan Publik.

    7.      Implementasi SIADPA PLUS dan SIAD PTA.

    8.      “Justis for all”  yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan Posbakum.

     

    Menyikapi program prioritas Dirjen Badilag yang sangat jitu untuk menggugah warga Pengadilan Agama melakukan reformasi,  Pengadilan Agama  Pelaihari telah mengambil langkah cepat, dengan melaksanakan program-program yang telah dikehendaki Dirjen Badilag. Pada bulan Juli 2011, TIM PTA Banjarmasin memberikan penilaian terhadap  Pelayan Publik dan Meja Informasi di Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan, dan ternyata Pengadilan Agama Pelaihari mendapat peringkat I , dan mewakili PA Kalimantan Selatan bersama PA.Kandangan keajang perlombaan Tingkat Nasional yang sampai sekarang belum diketahui hasilnya

     

    Seiring dengan rencana Audit Tim Reformasi  Birorasi dari Menpan  yang  akan mengunjungi lembaga peradilan di bulan April 2012 , Dirjen Badilag MARI kembali mengeluarkan surat No. 0480/Dja/HM.01.1/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 untuk menginstruksikan agar PA dan PTA Seluruh Indonesia mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan 8 macam area perubahan.

     

    Pengadilan Agama Pelaihari  telah merespon dengan cepat surat  Dirjen Badilag MARI ini,  dan mempasilitasi pertemuan KPTA Banjarmasin dengan Ketua –Ketua PA Se Kalimantan Selatan  tanggal 7 Maret 2012 bertempat di PA. Pelaihari.

     

    Sekarang  Pengadilan Agama Pelaihari sudah mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan terkait dengan 8 area perubahan. Dokumen-dokumen tersebut telah dikelompokan pada masing-masing area 1 sampai area 8  yaitu :

     

    I.         AREA 1 : PENATAAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN).

    DOKUMEN-DOKUMEN YANG  DISEDIAKAN .

    1.        SK Ketua PA.Pelaihari tentang Tim Pengelola Manajemen Perubahan

    2.        SK Ketua PA.Pelaihari tentang Tim Pengelola Quick Wins.

    3.        SK Ketua PA.Pelaihari tentang Pelayanan Publik dan Meja Informasi

    4.        SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penetapan Majelis Hakim

    5.        SK Ketua PA.Pelaihari tentang Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III

    6.        SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penunjukan Kasir

    7.        SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penunjukan Petugas Register

    8.        SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penunjukan Petugas Arsip Berkas Perkara dan Arsip Dokumen Elektronik

    9.        Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

                                  a.      UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

                                  b.      UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

                                  c.      Peraturan Komisi Informasi No.03 Tahun 2010 Standar Informasi        Publik

                                  d.      SE MARI No.3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu

                                  e.      SK Ketua MARI No.1-144/KMA/SK/I/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

                                  f.      Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

                                 g.      Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010-2035

                                 h.      Keputusan Dirjen Badilag MARI No.0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Program / Prioritas Unggulan Dirjen Badilag

     

    II.           AREA 2 : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

    DOKUMEN-D0KUMEN YANG DISEDIAKAN.

    1.           SK Ketua PA.Pelaihari tentang SOP, yang terdiri dari :

                                         a.      SOP Proses Penerimaan dan Penyelasaian Perkara

                                         b.      SOP PP, Meja I, Meja II, dan Meja III

                                         c.      SOP Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan, dan Kaur Umum

                                         d.      SOP Hakim dan Juru sita

    2.           SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penunjukan Meja Pengaduan, meliputi :

                                         a.      Bagan Mekanisme Pengaduan

                                         b.      Register Pengaduan

                                         c.      Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua

                                         d.      Dokumen Pengaduan yang ditindak lanjuti

    3.           Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :

                                         a.      SK Ketua MARI No.076/KMA/SK/I/2009 tentang Penanganan Pengaduan

                                         b.     SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan  Pengaduan lewat SMS.

     

     

    III.         AREA 3 : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

    DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.

    1.        SK Ketua PA.Pelaihari tentang Stuktur Organisasi

    2.      Struruktur 0rganisasi Pengadilan Agama Pelaihari  yang dilengkapi nama Pejabat/Pegawai dan  disertai dengan foto-fotonya.

    3.         Informasi Pejabat-Pejabat Pengadilan Agama Pelaihari.

    4.         SK Ketua tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil ketua

    5.         SK Ketua PA.Pelaihari tentang Job Descriptions  yang disertai  Uraian Tugas masing-masing Pegawai.

    6.         SK Ketua PA.Pelaihari tentang Pembentukan Tim Pembuat Program Kerja Tahun 2011 - 2012

    7.         Progran Kerja PA.Pelaihari Tahun 2011  dan 2012.

    8.         SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penunjukan Humas

    9.         Laporan Humas Tahun 2011

    10.      Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA.Pelaihari

    11.      SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan

    12.      Dokumen Alur Koordinasi

    13.      Laporan Kendala Koordinasi

     

    IV.             AREA 4 : PENATAAN TATA LAKSANA

    DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.

    1.       SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penunjukan Petugas IT / Pengelola Website

    2.       SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penunjukan Petugas SIADPA

    3.       SK tentang IKU (Indikator Kinerja Utama) dari Ketua PA.Pelaihari.

    4.       SK Tim Penyusun  LAKIP dari Ketua PA.Pelaihari

    5.       LAKIP.

    6.       Rencana Kerja Tahunan 2011 dan 2012

    7.       SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun   2011 – 2012.

    8.   SK Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengelola Keuangan Tahun 2011 – 2012 dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

    9.       SK Bendahara Pengeluaran (DIPA) dari KPA.

    10.   SK.Pengelola SIMAK BMN dari KPA.

    11.   SK. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dari KPA.

    12.   Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa melalui elektronik.

    13.   SK. Pengeluaran Keuangan dari KPA.

    14.   SK. Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

    15.   Laporan Keuangan Semester I dan Semester II tahun 2011

    16.   SK Ketua PA.Pelaihari tentang Pengelola Biaya Proses

    17.   Dokumen Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses.

    18.   Dokumen bukti-bukti Pengeluaran Biaya Proses.

    19.   Dokumen Bukti Pembayaran Tunjangan Kinerja

     

    V.                 AREA 5 : PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

    DOKUMEN-DOKUMEN YANG  DISEDIAKAN.

    1.      SK Ketua PA.Pelaihari tentang Pembentukan Panitia Rekrutmen Pegawai Honorer, meliputi:

         - Pengumuman Penerimaan Pegawai Honorer

    2.      SK Ketua PA.Pelaihari tentang Pengangkatan Pegawai Honorer

    3.      SK Ketua PA.Pelaihari tentang Tim Promosi dan Mutasi (TPM)

    4.      SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penghuni Rumah Dinas dan Mes Kantor.

    5.      Buku Agenda Rapat Tahun 2011 – 2012

    6.      SK. Ketua PA.Pelaihari tentang Penanggung Jawab  Absensi/Daftar Hadir.

    7.      Dokumen Absensi Pegawai

    8.      Dokumen Surat – Surat Cuti

    9.      DP3 Pegawai PA.Pelaihari dari tahun 2010 – 2011

    10.   Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20, dan 10 tahun

    11.   Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website PA.Pelaihari meliputi :

                                         a.      Profil Pejabat Fungsional

                                         b.      Profil Pejabat Struktural

                                         c.      Profil Hakim

    12.   Staffing Assesmen (Uraian Beban Kerja)

    13.   Sosialisasi PP 53 Tahun 2010

    14.   Standar Kompetensi Jabatan Pegawai

     

     

    VI.             AREA 6 : PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

    DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.

    1.      SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penunjukan Penerima dan Penyetor PNBP

    2.      Dokumen Bukti Setoran PNBP Tahun 2008  sampai sekarang.

    3.      Dokumen Bukti Setoran Uang Iwadl (PNBP) tahun 2008 sampai sekarang

    4.      Laporan Tahunan PA.Pelaihari Tahun 2008 – 2011

    5.      Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2011 sampai sekarang

    6.      Dokumen Bukti Hasil Evaliasi / Monitoring terhadap Laporan Keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

    7.      Dokumen RKA-KL dan DIPA

    8.      SK Pembentukan Panitia Lelang

    9.      Dokumen Pengumuman Lelang

    10.   SK Ketua PA.Pelaihari tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan Bermotor

    11.   Peraturan Perundang-Undangan meliputi

                                    a.      PP No.53 Tahun 2008 tentang PNBP

                         b.    Surat Sekretaris MARI No/674/SEK/01/XII/2010 tentang Pemberitahuan Mengenai Mekanisme Penyampaian   Laporan Realisasi PNBP

                               c.     Surat Badan Urusan Administrasi MARI No.08/BUA/KEU/01/2012 tentang Pemberitahuan Petunjuk Kode Unit Organisasi Untuk Laporan dan Pencatatan PNBP ke MA

                                   d.     SEMA No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohomonan Kasasi dan PK

     

    VII.           AREA 7 : PROGRAM PENATAAN AKUNTABILITAS KINERJA

    DOKUMEN-DOKUMEN YANG  DISEDIAKAN.

    1.      SK Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua PA.Pelaihari

    2.      SK Cros Cek Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua PA.Pelaihari.

    3.      SK. Panjar Biaya Perkara dari Ketua PA.Pelaihari.

    4.      Dokumen Laporan Hakim Pembina dan  Pengawas Bidang Tahun 2010 - 2011

    5.      Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan

    6.      Jadwal Waktu Pelayanan

    7.      Penyajian Informasi di Website PA.Pelaihari

    8.      Transparansi Putusan di website.

    9.      Penyajian Informasi melalui pamplet, Pengumuman dan Brosur

    10.  Tersedianya Meja Informasi

    11.  Tersedianya Register Informasi

    12.  Dokumen adanya Permohonan Informasi

    13.  Informasi Penting yang disajikan meliputi :

                                         a.      Prosedur Berperkara

                                         b.      Prosedur Pengaduan

                                         c.      Prosedur untuk memperoleh informasi

                                         d.      Tata Cara berperkara secara Prodeo

                                         e.      Transparansi  Biaya Panggilan

                                           f.     Komponen Panjar Biaya Perkara  pada  PA.Pelaihari, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

                                         g.      Tersedianya Kotak Saran

                                         h.      Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

                                           i.      Daftar Hakim Mediator

                                           j.      Hak-hak Pencari Keadilan

                                         k.      Jadwal Sidang

     

    VIII.        AREA 8 : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

    DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.

    1.      Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis Elektronik seperti :

                                         a.      Perangkat Komputer

                                         b.      Televisi

                                         c.      Barcode

                                         d.      Touch Screen

    2.      SK Ketua PA.Pelaihari tentang Penunjukan Tempat Sidang Keliling tahun 2008, 2010 dan 2012 yang dilengkapi dengan :

                                         a.      Jadwal Sidang

                                         b.      Dokumen Sidang Keliling .

                                         c.      Dokumen Sidang Keliling  berupa Video.

    3.      Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo

    4.      Tersedianya Air Minum di ruang tunggu sidang

    5.      Tersedianya Koran untuk bacaan di ruang tunggu sidang

    6.      Dokumen Hasil Evaluasi Pelayanan Publik

    7.      Tanda Penghargaan Terbaik I Pelayanan Publik dan Meja Informasi tahun 2011 dari ketua PTA Banjarmasin

    8.      Tanda Penghargaan Terbaik I Laporan Keuangan PA.Pelaihari dari 44 satker di Kab.Tanah Laut oleh KPPN Pelaihari

    9.      Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :

                                         a.     SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku bagi Perkara Prodeo dan Pidana pada 4 Lingkungan Peradilan dan lain-lain.

    Meskipun berbagai dokumen sudah disiapkan dalam mengahadapi tim audit Reformasi  Birokrasi bentukan Wakil Presiden ini, namun  kami menyadari dokumen-dokumen yang tersedia di Pengadilan Agama Pelaihari  jauh dari  cukup. Untuk itu segala saran dan tambahan dari pembaca warga Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sangat diharapkan demi kesempunaannya. Dan semoga tulisan ini ada mamfaatnya.

     “SELAMAT  MENYONGSONG KEDATANGAN TIM AIUDIT KINERJA, DAN  SEMOGA SUKSES “

    (Trs)

    Total akses : 1122